GenMu.id | 14 Mei 2026
Dalam pusaran dinamika kebangsaan yang menuntut gerakan keagamaan tidak hanya eksklusif secara seremonial namun juga progresif dan membumi, Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) Muhammadiyah Garut yang digelar baru-baru ini menghadirkan angin segar. Dengan mengusung tema “Bersama Membangun Gerakan Keagamaan yang Inklusif, Sustainable, dan Berkemajuan”, pada tanggal 14 Mei 2026 forum musyawarah pimpinan ini menegaskan komitmen persyarikatan dalam merawat nilai-nilai keadaban, demokrasi, dan kemanusiaan melalui langkah-langkah konkret di tingkat akar rumput. Bukan sekadar retorika, putusan-putusan strategis yang dihasilkan menunjukkan bahwa Muhammadiyah terus menjadi jembatan peradaban dalam pengelolaan aset umat, kaderisasi lintas generasi, dan penguatan amal usaha.
Prioritas Penyelesaian Wakaf: Dari Sengketa hingga Sertifikasi
Salah satu sorotan utama Musypimda adalah pembenahan tata kelola wakaf yang selama ini menjadi nadi penguatan ekonomi dan sosial persyarikatan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Garut memutuskan untuk memprioritaskan penyelesaian tanah wakaf, khususnya yang masih dalam status sengketa maupun yang hanya diikat secara lisan dan belum terdokumentasikan dengan baik.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Ahmad Dahlan, M.Ag., dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa “wakaf yang tidak bersertifikat BPN rentan terhadap klaim pihak ketiga dan melemahkan potensi amal usaha.” Oleh karena itu, PDM Garut resmi membentuk tim khusus penyelesaian wakaf yang terdiri dari lintas majelis, dengan target menyelesaikan administrasi akta ikrar wakaf dan mendorong sertifikasi tanah wakaf secara masif.
Target dan Strategi Tim Wakaf
Tim ini akan memetakan aset wakaf Muhammadiyah di seluruh cabang dan ranting di Garut, memverifikasi status hukumnya, kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya nasional Muhammadiyah dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang produktif dan berkeadilan.
Amal Usaha sebagai Ujung Tombak Kaderisasi
Putusan penting lainnya adalah menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti sekolah, klinik, dan panti asuhan sebagai pusat pengkaderan dari tingkat ranting dan cabang. Selama ini, kaderisasi seringkali terpusat di tingkat daerah atau wilayah. Dengan kebijakan baru, setiap AUM diwajibkan menyisipkan materi kemuhammadiyahan dan kepemimpinan dalam kegiatan rutinnya.
“Muhammadiyah adalah gerakan lintas generasi. Bukan gerakan yang ingin hasil instan, menghasilkan sesuatu yang langsung ideal. Setiap tahap demi tahap diwariskan dari generasi ke generasi.” — Dr. Agus Rahmah Nugraha, M.Ag., M.Pd., Ketua Umum PDM Garut, dalam sambutan penutup.
Selain itu, cabang-cabang yang mengajukan pendirian Sekolah Pendidikan Perempuan dan Generasi (SPPG) akan mendapatkan pendampingan maksimal, termasuk pengurusan izin operasional. Hal ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendekatan inklusif gender dan generasi.
Penguatan Struktural dan Musyawarah Daerah Berikutnya
Dalam aspek organisasi, Musypimda memutuskan untuk mengangkat Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah sebagai pimpinan pleno di struktur PDM Garut. Keputusan ini merupakan praktik baik kesetaraan dan sinergi antara Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, Musyawarah Daerah Muhammadiyah Garut berikutnya direncanakan akan diselenggarakan di Cabang Pameungpeuk, sebuah kawasan di selatan Garut, sebagai bentuk pemerataan dinamika persyarikatan.
Ringkasan Putusan Musypimda PDM Garut
| Bidang | Putusan Strategis |
|---|---|
| Wakaf | Prioritas penyelesaian wakaf sengketa & lisan; bentuk tim khusus; target sertifikasi BPN |
| Kaderisasi | Amal Usaha Muhammadiyah jadi ujung tombak kader dari ranting/cabang |
| Pendidikan (SPPG) | Cabang pengaju SPPG mendapat pendampingan izin secara maksimal |
| Struktural | Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah menjadi pimpinan pleno PDM |
| Musyda | Musyawarah Daerah berikutnya di Cabang Pameungpeuk |
Dengan serangkaian keputusan yang terukur dan berorientasi pada keberlanjutan, Musypimda Garut menunjukkan bahwa gerakan keagamaan yang inklusif tidaklah sekadar wacana. Penguatan aset wakaf, kaderisasi melalui amal usaha, serta tata kelola organisasi yang partisipatif menjadi bukti nyata bahwa Muhammadiyah hadir sebagai solusi atas problem riil umat. GenMu.id mengapresiasi langkah berani ini dan berharap implementasinya mampu menjadi model bagi daerah lain dalam membangun gerakan yang berkemajuan.
Penulis: Redaksi GenMu.id
Sumber: Dokumentasi Musypimda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut (2026)
SLUG: musypimda-muhammadiyah-garut-2026
DESKRIPSI META: Musypimda PDM Garut hasilkan keputusan strategis: prioritas wakaf bersertifikat, amal usaha jadi pusat kader, dan penguatan struktural.
